Akhirnya MUI Copot Marwah Daud Ibrahim

Republika

Marwah Daud Ibrahim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) per Selasa (4/10), resmi memberhentikan kepengurusan Marwah Daud Ibrahim sebagai Ketua Komisi MUI bidang Perempuan, Remaja dan  Keluarga.

Pemberhentian ini terkait keterlibatan Marwah Daud sebagai Ketua Yayasan Padepokan Dimas Taat Pribadi, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Ketua Umum MUI pusat, KH. Ma'ruf Amin mengatakan Marwah Daud telah mengundurkan diri per Senin (3/10) kemarin, tapi baru hari ini MUI terima.

"Doktor Marwah Daud sudah menyatakan pengunduran dirinya dari kepengurusan Ketua Komisi MUI bidang perempuan, Remaja dan Keluarga," ungkap Kiai Ma'ruf kepada wartawan di kantor MUI pusat, Jakarta, Selasa (4/10).

Wakil Sekjen MUI, Najamuddin Ramly menambahkan pengunduran diri Dr Marwah Daud per Senin, dan Selasa ini dirapatkan dan sudah diputuskan tidak lagi menjabat dan menjadi anggota MUI. 

Dengan demikian kami tidak ada hubungan lagi dengan Marwah Daud Ibrahim. "Apapun tindakan dan keyakinannya itu bersifat pribadi, termasuk keyakinannya pada Kanjeng Dimas Pribadi," ujar Najamuddin.

MUI akan menanyakan kenapa Ibu Marwah sebagai intelektual dan cendikiawan tertarik, karena logikanya tidak masuk akal. Menurutnya bisa tertarik bisa jadi karena perbuatan sihir dan nujum. "Ibu Marwah diperlihatkan trik-triknya Dimas seolah olah asli dan tidak ditunjukkan ke orang lain," katanya.

Najamuddin menegaskan MUI akan bersikap tegas, walaupun Dr Marwah tidak mengundurkan diri. Bila ia tetap ingin menjadi Ketua Yayasan Dimas Taat Pribadi, tapi tidak mengundurkan diri, maka akan tetap melakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan karena menyimpang dari akidah. 

Ketua MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Prof Amany Lubis menegaskan pihaknya akan segera berkonsultasi internal untuk membahas siapa pengganti Dr Marwah di Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.

"Karena keputusannya baru hari ini, maka belum diputuskan siapa penggantinya," ungkap Prof Amany Lubis kepada Republika.co.id

Sumber : Republika.co.id

Indonesia Memanggil: Lowongan Kerja di KPK

Sejak resmi dibentuk pada tahun 2002, KPK telah aktif memegang peranan sebagai pemberantas korupsi di Indonesia. Untuk dapat menjalankan tugasnya ini dengan baik, KPK pun membutuhkan dukungan dari talenta-talenta terbaik Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi melalui lowongan kali ini.

Pada rekrutmen kali ini, KPK sedang mencari 400 orang untuk mengisi posisi sebagai spesialis muda 1, dengan syarat-syarat utama di bawah ini:

1. Maksimal 28 tahun pada saat penutupan pendaftaran;
2. Lulusan S1 Perguruan Tinggi Negeri (IPK minimal 2,75 dan Perguruan Tinggi Swasta (IPK minimal 3,00;
3. Memiliki kemampuan komputer MS Office;
4. Diutamakan menguasai bahasa asing dan bahasa daerah;

5. Diutamakan memiliki pengalaman organisasi;
6. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Pegawai KPK;
7. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi.

Pendaftaran dan pengumuman hanya dapat dilakukan dan diakses melalui situs-web kpk-im12.experd.com. KPK tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya.

Pendaftaran berlangsung dari 1 Oktober 2016 pukul 06.00 WIB hingga 11 Oktober 2016 pukul 23.59 WIB.

Informasi lebih lengkap bisa Anda dapatkan di sini.

Ditemui Anggota DPR, Dimas Kanjeng Blak-blakan, Bikin Terperangah

Dimas Kanjeng mengaku bukan kyai dan dia juga tidak merasa sebagai kyai.

Dimas Kanjeng Taat Pribadi mau buka suara kepada tim kunjungan spesifik Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Benny K. Harman didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Anton Setiadji di Mapolda Jatim, Sabtu (1/10/2016) malam.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi III DPR Akbar Faisal (Fraksi Nasdem) bertanya, "Apakah anda kyai dan berapa jumlah sultan yang telah anda lantik."

Dimas Kanjeng mengaku bukan kyai dan dia juga tidak merasa sebagai kyai.

"Saya orang biasa-biasa saja karena di sana bukan pesantren, tapi padepokan. Kalau padepokan itu umum, nasional. Kalau pesantren khusus keagamaan," katanya.

Pemilik padepokan yang kini namanya menggegerkan publik itu mengaku selama ini telah melantik kurang lebih 150 sultan di berbagai daerah di Indonesia.

"Jadi saya tunjuk sendiri," kata dia.

Saat ditanya tentang tugas sultan, Dimas Kanjeng tidak bisa menjawab. Dia kemudian menegaskan tidak ada tugas khusus terkait dengan sultan.

Benny Harman kemudian bertanya: "Menurut cerita anda punya kekuatan mistik yang dapat menggandakan uang, apakah dapat dibuktikan di hadapan kami?"

Kemudian, Benny Harman juga mempertanyakan mengenai kalender meja dengan foto Dimas Kanjeng bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri, Panglima TNI. Dia juga menanyakan apa sesungguhnya permasalahannya sehingga Dimas Kanjeng ditahan polisi.

Dimas Kanjeng menjawab dengan santai."Mohon maaf, sejak saya masuk tahanan tidak konsentrasi lagi dan yang mendatangkan uang itu guru saya," ujarnya.

Dia mengatakan foto-foto dengan pejabat di kalender meja adalah bukan rekayasa. "Bukan editan."

Dia mengaku pernah diundang resmi ke Istana Negara dalam acara Maulid Nabi, pelantikan Ketua KPK dan peringatan 17 Agustus. Pengundangnya adalah Deputi Sekretariat Presiden Yudhi Wijaya.

Dimas mengatakan masuk tahanan polisi karena ada laporan soal pembunuhan terhadap pengikutnya, Abdul Ghani, dan soal kasus penipuan.

"Oleh karena itu saya berjanji dan bertanggungjawab akan mengganti uang itu. Kalau soal pembunuhan kita ketemunya di sidang pengadilan saja," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum menggali niat untuk memulangkan para pengikut Dimas Kanjeng yang masih berada di padepokan dan mengatakan bahwa kasus ini sudah berakhir.

Dimas Kanjeng menolak mengimbau pengikutnya pulang dari padepokan.

Dia beralasan, hati pengikut-pengikutnya sudah terpupuk karena sebelumnya sudah diberi motivasi oleh Abah Ilyas dan Abah Dofir.

Dimas Kanjeng juga tidak merasa menyesal atas perbuatannya.

"Saya punya niat baik. Di padepokan ada visi dan misi yang harus dilaksanakan, karena melakukan sesuatu yang benar," kata dia.

Sementara Bahrudin Nasori dari Fraksi Kebangkitan Bangsa merasa keberatan kalau di padepokan disebut santri. Bahrudin mengatakan itu mencoreng santri-santri yang ada di pesantren.

"Jadi sejak hari ini, detik ini juga anda tidak boleh bicara santri lagi, bilang saja pengikut," kata dia.

Sumber: Suara.com