Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (tengah) bersama dua pasang capres dan cawapres saat pengumuman harta kekayaan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1, Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2, Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar.
Visi-misi pasangan Jokowi-JK dinilai lebih realistis ketimbang visi-misi pasangan Prabowo-Hatta. Dalam diskusi publik bertajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi-JK?' di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (2/7/2014), ekonom Faisal Basri menilai, pembangunan ekonomi yang diusung Jokowi-JK lebih bagus.
"Dalam paparan visi misi pasangan Jokowi-JK menyampaikan mengejar pertumbuhan ekonomi adalah bagus, tapi lebih baik mengurangi kesenjangan di antara masyarakat kota dan desa serta wilayah Indonesia bagian timur dan barat," katanya.
Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Hatta, dia menilai mengejar pertumbuhan ekonomi sekitar 7-10 persen sangatlah tidak realitis. "Jika dilihat dari energi yang ada, maka PLN tidak sanggup memasok aliran listrik untuk pertumbuhan tersebut sehingga membutuhkan impor BBM lebih banyak lagi jika mau mengejar pertumbuhan ekonomi itu," ujarnya.
Dalam diskusi yang digelar Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA) itu, Faisal mencontohkan, dalam hal kedaulatan pangan, program Jokowi-JK lebih pro terhadap petani. "Jokowi-JK lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian yang selama ini diabaikan seperti irigasi, sehingga dapat memaksimalkan produksi pertanian," katanya.
Jokowi-JK juga menekankan pentingnya membangun gudang-gudang pertanian. Sehingga, ketika hasil pertanian membanjiri pasar, maka stok hasil pertanian dapat disimpan di gudang-gudang tersebut. "Stok tersebut dapat dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan produk pertanian," kata Faisal.
Sementara untuk Prabowo-Hatta, ia mempertanyakan pencetakan lahan baru sekitar 2 juta hektar berdasarkan koridor MP3EI. "Lahan itu untuk siapa? Jelas itu bukan untuk petani," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar